Forum Wartawan GEPLAK Kabupaten Indramayu Angkat Bicara Atas Banjir di Kawasan Wilayah Indramayu
INDRAMAYU-JAYA NEWS.COM – Forum wartawan (GEPLAK ) Gerakan Pers Lurus ,Akurat dan Kritis Kabupaten Indramayu , dengan ini menyatakan sikap keras, tegas, dan tanpa kompromi terhadap kembali terjadinya banjir di kawasan pusat Pemerintahan Daerah Kabupaten Indramayu, Jumat 23 Januari 2026.
Banjir di kawasan wilayah Indramayu , bukan lagi sekadar persoalan alam atau curah hujan tinggi. Ini adalah bukti telanjang kegagalan sistemik, kegagalan perencanaan, kegagalan pengawasan, dan kegagalan tanggung jawab Dinas PUPR Kabupaten Indramayu serta Pemerintah Kabupaten Indramayu secara struktural.
Kepada Jaya News.com, Wari anggota GEPLAK menyatakan, proyek drainase dan normalisasi yang selama ini menelan anggaran daerah dalam jumlah besar patut diduga gagal total, bahkan mengarah pada pemborosan anggaran publik. Fakta di lapangan berbicara jelas: banjir tetap terjadi, berulang, dan justru di pusat pemerintahan. Jika ini bukan kegagalan proyek, lalu apa namanya?
” Kalau banjir sudah masuk kota dan pemukiman dan hampir ke seluruh kecamatan ,itu bukan kebetulan ,itu tanda tata ruang yang gagal dan pemerintah seolah membiarkan kegagalan itu selalu terulang,” tegas Wari salah satu anggota GEPLAK.
Kami menolak narasi klasik yang selalu menyalahkan hujan. Hujan adalah keniscayaan, banjir akibat kegagalan tata kelola adalah kelalaian. Ketika proyek dikerjakan, anggaran dicairkan, rekanan dibayar, tetapi hasilnya nol, maka publik berhak curiga bahwa ada masalah serius dalam proses perencanaan dan pelaksanaan pekerjaan.
Dengan ini, GEPLAK Kabupaten Indramayu MENYATAKAN:
1. Mengecam keras kinerja Dinas PUPR Kabupaten Indramayu yang dinilai gagal menghadirkan solusi nyata atas persoalan banjir.
2. Menilai kuat adanya indikasi kegagalan proyek drainase dan normalisasi, yang berpotensi menimbulkan pemborosan anggaran daerah.
3. Menuding lemahnya sikap Pemkab Indramayu terhadap rekanan, yang seolah dibiarkan bekerja tanpa pengawasan ketat dan tanpa sanksi tegas meskipun hasilnya tidak sesuai harapan publik.
4. Menolak pembiaran dan normalisasi kegagalan yang terus berulang dari tahun ke tahun.
Kami menegaskan, GEPLAK memberikan ultimatum terbuka kepada Pemerintah Kabupaten Indramayu, atau Dinas terkait untuk peristiwa kejadian banjir di Indramayu.***
(Wari)
——–
