Aliansi Masyarakat Pati Bersatu Akan Aksi Demo Jilid 2,Tolak Kenaikan PBB Dan Pajak PKL
PATI-JAYA NEWS.COM – Belasan ribu warga Kabupaten Pati diperkirakan bakal demo tolak kenaikan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan Perkotaan (PBB-P2) dan penolakan pajak Pedagang Kaki Lima ( PKL). Aksi demo ini adalah jilid ke dua, setelah jilid pertama pada 3 Juni 2025 demo oleh PMII (Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia ) Pati, Bupati Sudewo tidak bergeming, dan tetap pada pendiriannya.
Gelombang aksi yang lebih besar ini direncanakan berlangsung pada 13 Agustus 2025 diinisiasi oleh Ahmad Husain,dari Aliansi Masyarakat Pati Bersatu.
Ahmad Husain mengaku, gerakan ini muncul usai demo mahasiswa di depan Gerbang Pendopo Kabupaten Pati menolak kenaikan PBB tidak mendapatkan respon yang baik dari pemerintah.
Dirinya dan salah satu mahasiswa pun berinisiatif membuat flayer tentang ajakan demo pada 13 Agustus.
Tak disangka flayer yang bertebaran di berbagai platform sosial media ini menyedot animo dan mendapatkan dukungan dari netizen.
Koordinator penggerak aksi Aliansi Masyarakat Pati Bersatu Ahmad Husein sudah menyiapkan masa guna aksi damai tanggal 13 Agustus 2025 untuk hadir di depan Kantor Pemkab Pati.
Kedatangannya untuk menagih janji kampanye Bupati Sudewo tidak menaikkan pajak di pemerintahannya.
“Kami datang untuk menagih janji Pak Bupati Sudewo, waktu kampanye tidak akan menaikan pajak, kini malah menaikan pajak ugal ugalan dan ada juga berita PKL di pajak’i, ” tutur Ahmad Husein sang inisiator demo dari Kecamatan Pucakwangi tersebut.
“Pemimpin harus mendengarkan suara rakyat, ciptakan lapangan kerja bukan memberatkan PKL yang berusaha menciptakan lapangan kerja, ” ujarnya saat ditemui awak media,Rabu 23 Juli 2025.
Dirinya mengaku, meski sempat mendapat intimidasi dari pihak aparat akan terus berjuang untuk kepentingan rakyat, dia menyebut gerakannya real atas panggilan hati tanpa ditunggangi kepentingan lain. Pihaknya mengajak semua masyarakat bersatu untuk tanggal 13 Agustus 2025 lakukan demo memperjuangkan PBB-P2 tidak dinaikan dan pajak PKL ditiadakan.**
/Tim.
—
